Sekolah PBKL
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 5 mengamanatkan bahwa pemerintah kota/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 butir 34 dinyatakan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif. Dengan demikian implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di satuan pendidikan dijamin oleh perundang-undangan/peraturan dan didukung teori pembelajaran antara lain pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Pendekatan pembelajaran kontekstual melibatkan peserta didik untuk menemukan konsep dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari (Saefudin, 2008). Implementasi PBKL yang mengedepankan budaya dan nilai-nilai luhur dari suatu daerah dalam proses pembelajaran juga dapat menjadi salah satu solusi pendidikan berbasis karakter dalam upaya membangun karakter bangsa.
Tujuan analisis penentuan tema, jenis, dan kompetensi keunggulan lokal adalah:
  1. Sebagai dasar pengelola SMA Negeri 2 Denpasar dalam menentukan tema, jenis dan kompetensi keunggulan lokal.
  2. Sebagai dasar pengimplementasian pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMAN 2 Denpasar.
  3. Memberikan kesamaan pemahaman kepada setiap warga SMA Negeri 2 Denpasar dalam upaya mengimplementasikan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
LANDASAN OPERASIONAL
  1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1).
  2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 36      ayat 2).
  3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat 3 butir c).
  4. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan dan muatan lokal. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 1 butir i dan j).
  5. Pemerintah kota/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 5).
  6. SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 14 ayat 1).
  7. Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada penjelasan pasal 91 ayat 1).
  8. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 butir 34). Pemerintah kota/kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal  (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 35 ayat 2).
  9. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/ atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, pasal 45 ayat 2)